Oleh: Sudirman Sulaiman )*
Pesisir utara Pulau Jawa merupakan salah satu kawasan paling padat penduduk dan vital secara ekonomi di Indonesia. Kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Cirebon, hingga Surabaya menggantungkan keberlanjutannya pada stabilitas ekosistem dan keamanan wilayah pesisir. Namun, kawasan ini kini tengah berada dalam ancaman nyata: penurunan muka tanah, rob yang semakin sering, dan dampak perubahan iklim ekstrem.
Dalam situasi yang kian mendesak ini, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa patut diapresiasi sebagai langkah strategis dan penuh visi ke depan. Proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa tidak hanya menjadi simbol keberanian menghadapi krisis iklim, tetapi juga perwujudan nyata komitmen pemerintah untuk melindungi kehidupan jutaan warga di wilayah pesisir.
Wilayah pantai utara Jawa telah lama menjadi kawasan rawan banjir rob. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa lebih dari 200 ribu hektare kawasan di pesisir utara sudah mengalami genangan berkepanjangan. Penurunan muka tanah di beberapa wilayah bahkan mencapai 12 sentimeter per tahun. angka tersebut mengkhawatirkan bagi kota-kota besar seperti Jakarta dan Semarang.
Dampaknya bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Rumah-rumah tergenang, fasilitas publik rusak, dan akses terhadap layanan dasar menjadi terhambat. Kondisi ini memerlukan intervensi besar dan terkoordinasi dari pemerintah pusat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa proyek Giant Sea Wall merupakan infrastruktur vital yang dirancang khusus untuk melindungi kawasan pantai utara Jawa dari rob dan efek perubahan iklim ekstrem. Ia menyampaikan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap proyek ini sudah tercermin sejak masa kampanye dan kini menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional.
Lebih lanjut, proyek ini tidak sekadar menjadi penghalang fisik terhadap air laut, tetapi juga akan mengintegrasikan sistem drainase kota, pengendalian banjir, dan pembangunan kawasan baru yang ramah lingkungan. Diharapkan, tanggul ini mampu menjadi benteng jangka panjang sekaligus katalisator pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan pesisir yang berkelanjutan.
Direktur Maritim Research Institute (Marin Nusantara), Makbul Ramadhani, menyambut baik inisiatif Presiden Prabowo membentuk Badan Otorita Tanggul Laut. Menurutnya, langkah ini sangat strategis dan mendesak mengingat kondisi pesisir utara Jawa yang semakin rentan terhadap tekanan lingkungan dan iklim.
Makbul menekankan bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya terletak pada dimensi teknis, tetapi juga pada kemampuan membangun wilayah pesisir yang tangguh terhadap iklim, adil secara sosial ekonomi, dan berkelanjutan secara ekologis. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, komunitas lokal, hingga sektor swasta untuk turut mendukung dan mengawal pelaksanaan proyek ini dengan semangat kolaboratif.
Penting untuk dicatat bahwa proyek Giant Sea Wall sejatinya telah masuk dalam perencanaan jangka panjang pemerintah sejak tahun 1995, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Menurutnya, tanggul laut raksasa ini akan membentang sepanjang 500 kilometer, dari Banten hingga Gresik, dengan tahap awal pembangunan dimulai di wilayah Teluk Jakarta.
Teddy menambahkan, tahap awal pembangunan ini diperkirakan memakan waktu delapan hingga sepuluh tahun, sebuah rentang waktu yang realistis untuk proyek berskala besar dengan kompleksitas tinggi. Dengan keberadaan badan otorita khusus, proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini diharapkan berjalan lebih efektif dan efisien, terhindar dari tumpang tindih kewenangan antar-lembaga.
Pembangunan tanggul laut raksasa bukanlah sekadar upaya mitigasi bencana. Lebih dari itu, ini adalah momentum emas untuk melakukan transformasi kawasan pesisir secara menyeluruh. Tanggul laut harus menjadi bagian dari strategi pembangunan kota yang adaptif terhadap perubahan iklim, berpihak pada masyarakat pesisir, dan mengedepankan kelestarian ekosistem.
Transformasi ini mencakup penataan kawasan permukiman kumuh, revitalisasi pelabuhan dan kawasan industri, pengembangan pariwisata pesisir, serta perlindungan terhadap area mangrove dan habitat pesisir lainnya. Apabila dijalankan dengan pendekatan tata kelola yang baik, proyek Giant Sea Wall dapat membawa manfaat luas bagi pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Melihat urgensi dan potensi manfaat dari pembangunan Giant Sea Wall, sudah semestinya semua elemen masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap proyek strategis ini. Komitmen Presiden Prabowo untuk melindungi pantai utara Jawa dari ancaman rob dan krisis iklim patut kita apresiasi sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Kini saatnya kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi bagian dari gerakan nasional membangun wilayah pesisir yang tangguh, aman, dan berdaya saing. Dengan gotong royong dan pengawasan publik yang sehat, proyek Giant Sea Wall dapat menjadi warisan besar bagi generasi mendatang.
(* Penulis merupakan Ahli Tata Kelola Kota dari Catalyst Infrastructure
