JAKARTA – Komitmen Indonesia untuk mencapai swasembada energi kini semakin kokoh sebagai bagian tak terpisahkan dari misi besar menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan energi nasional yang berdaulat dan berkeadilan tak lagi hanya menjadi wacana teknokratis, melainkan telah ditanamkan sebagai visi ideologis yang berpijak pada konstitusi dan cita-cita kemerdekaan bangsa.
Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Yustisiana, menegaskan bahwa swasembada energi adalah misi utama yang harus melekat dalam setiap kebijakan energi nasional.
“Kalau kita ingin jadi negara maju di 2045, maka kita harus berdiri di atas fondasi energi yang mandiri, adil, dan berdaulat,” ujar Dewi.
Menurutnya, ketergantungan terhadap impor energi menjadi ancaman laten terhadap kedaulatan negara. Karenanya, membangun kemandirian energi adalah jalan kebangkitan Indonesia. Dewi juga memuji pendekatan ideologis yang diusung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menempatkan energi dalam kerangka konstitusional.
“Menteri ESDM membawa cara pandang yang lebih dalam dalam merumuskan kebijakan. Beliau kerap menekankan pentingnya perspektif konstitusi dan keadilan sosial dalam arah kebijakan energi nasional,” jelas Dewi.
Menurut Dewi, hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong pembangunan nasional berlandaskan kedaulatan dan keadilan. Energi bukan sekadar komoditas atau urusan teknis, tetapi menyangkut hak rakyat dan kekuatan strategis bangsa.
“Dengan pendekatan ini, kebijakan energi tidak lagi bersifat teknokratis belaka. Ia menyentuh akar cita-cita kemerdekaan, yakni keadilan dan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Upaya konkret menuju swasembada energi juga terlihat dari langkah berbagai pihak. PT PLN (Persero), misalnya, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, untuk mengembangkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari transisi energi dan strategi jangka panjang menuju net zero emission.
“Kami menyambut baik inisiatif pembangunan pembangkit listrik hidro ini. Investor yang tertarik akan kami sambut dengan tangan terbuka, tentunya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” ucap Evy.
Sementara General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, menyatakan bahwa wilayah Gayo Lues memiliki 16 titik potensial untuk PLTMH, dengan tiga lokasi prioritas yang sudah dirancang pengembangannya.
“Langkah ini akan meningkatkan kemandirian energi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak,” kata Evy.
Di sisi lain, sektor hulu migas juga menunjukkan geliat positif. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat pertumbuhan eksplorasi sebesar 37 persen per tahun dalam tiga tahun terakhir. Peneliti ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai tren ini sangat positif bagi kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan eksplorasi itu bukan hanya mendukung swasembada energi, tapi juga menjadi pengungkit kepercayaan investor di sektor pertambangan dan migas,” ungkap Acuviarta.
Acuviarta mengingatkan pentingnya dukungan kebijakan yang pro-investasi. Menurutnya, penyederhanaan regulasi dan perizinan menjadi kunci agar eksplorasi bisa berlanjut dengan efisien. Hal ini sejalan dengan seruan Presiden Prabowo dalam ajang IPA Convention and Exhibition 2025 untuk mempercepat investasi sektor migas.
Dengan berbagai langkah terukur dan strategis ini, Indonesia terus menapak jalan menuju swasembada energi sebagai sebuah prasyarat mutlak untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Energi tak lagi dipandang sebagai sumber daya ekonomi semata, melainkan sebagai instrumen keadilan sosial, kedaulatan nasional, dan kemakmuran rakyat.
(*/rls)
[edRW]
