Oleh : Antonius Googie)*
Komitmen menghadirkan pendidikan untuk semua kembali ditegaskan pemerintah melalui penguatan program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini bukan sekadar membuka ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, melainkan membangun sistem pendidikan terpadu berbasis asrama yang mengintegrasikan pembelajaran, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga pembinaan karakter. Di tengah tantangan ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural, Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis negara untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Kementerian Sosial menyatakan kesiapan melengkapi perangkat kerja bagi operator dan wali asrama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan dan pendampingan siswa di seluruh Indonesia. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemenuhan perangkat seperti laptop dan perlengkapan operasional lainnya disiapkan agar proses input data, pengelolaan asrama, dan pembelajaran berjalan lebih efektif.
Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa perangkat untuk operator akan dilengkapi secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Ia menjelaskan pemenuhan tersebut berjalan seiring pelaksanaan Pelatihan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi operator Sekolah Rakyat serta pelatihan pengaduan dan pengelolaan asrama bagi wali asuh dan wali asrama. Langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas teknis para pendamping sehingga tata kelola pendidikan berlangsung efektif dan akuntabel.
Saat ini terdapat 526 operator, wali asuh, dan wali asrama yang bertugas di 166 titik Sekolah Rakyat rintisan di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kemensos, sepanjang 2025 telah dibangun 166 Sekolah Rakyat rintisan dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa. Program ini didukung sekitar 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa dukungan perangkat, pelatihan, serta operasional merupakan bentuk komitmen memastikan Sekolah Rakyat memberikan dampak langsung bagi anak-anak penerima manfaat. Ia juga memastikan tunjangan operator dan wali asrama telah memiliki ketentuan jelas karena mereka berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Lebih jauh, pemerintah menargetkan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas teknologi pembelajaran modern sebelum akhir 2025, termasuk papan interaktif digital, laptop dengan akses internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama. Pada tahap awal, sekolah-sekolah rintisan masih memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan fasilitas pemerintah daerah.
Makna strategis Sekolah Rakyat juga tercermin dari implementasinya di daerah 3T, termasuk Papua. Anggota DPD RI Komite III, David Harold Waromi, meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura. Dalam kunjungan itu, Kepala BBPPKS Jayapura, John Herman Mampioper, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan besar pemerintah dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
John Herman Mampioper menyebut Kemensos memiliki mandat penting dalam pilar pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Ia memaparkan bahwa pada 2025 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, penerapan satu data nasional menjadi langkah krusial untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Sekolah Rakyat, lanjutnya, dirancang sebagai pendidikan berbasis asrama dengan pendekatan menyeluruh. Para siswa memperoleh fasilitas lengkap, termasuk makan bergizi gratis sebagai bagian dari sistem pendidikan. Di tingkat SMA Jayapura, sekitar 100 siswa ditampung dengan komposisi 50 siswa dari Kota Jayapura dan 50 siswa dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Mereka mendapatkan makan lima kali sehari dengan standar gizi terjaga serta pemeriksaan kesehatan berkala.
David Harold Waromi menilai program tersebut sebagai langkah strategis membangun sumber daya manusia Papua. Ia menyatakan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak sebagai investasi jangka panjang menuju generasi emas Papua. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan satu data nasional demi keadilan dan efektivitas program sosial. Menurutnya, pembangunan kesejahteraan sosial harus dimulai dari kampung sebagai basis masyarakat sekaligus titik awal pengentasan kemiskinan.
Dampak konkret Sekolah Rakyat juga dirasakan keluarga prasejahtera di daerah lain. Di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Kota Medan, Sumatera Utara, kunjungan rutin orang tua menjadi momentum memantau perkembangan anak. Srikatun Suroso dan istrinya, Gustaria, mengakuI melihat perubahan signifikan pada putri mereka sejak bersekolah di sistem asrama. Suroso menyampaikan bahwa tanpa Sekolah Rakyat, anaknya kemungkinan tidak dapat melanjutkan pendidikan. Ia menilai pemenuhan kebutuhan makan, kesehatan, serta pembinaan disiplin berjalan baik dan membentuk karakter anak.
Gustaria, yang berjualan sayur keliling dan ikan teri dengan penghasilan sekitar Rp50 ribu per hari, menyebut Sekolah Rakyat sangat membantu keluarganya yang memiliki empat anak usia sekolah. Ia mengungkapkan beban biaya pendidikan sebelumnya sangat berat dan khawatir anaknya tidak dapat bersekolah. Program ini mereka ketahui melalui Program Keluarga Harapan Kemensos, dan seluruh kebutuhan anak selama bersekolah terpenuhi dengan baik.
Dukungan pemerintah daerah turut memperkuat ekosistem program ini. Bupati Katingan, Saiful, mendorong organisasi perangkat daerah proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan dukungan program nasional. Ia menegaskan keterbatasan APBD harus diimbangi dengan inisiatif menjemput peluang pendanaan strategis, termasuk Sekolah Rakyat.
Saiful menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ia menyatakan tidak boleh ada lagi anak-anak di Kabupaten Katingan yang putus sekolah karena alasan biaya. Ia menambahkan bahwa tugas pemerintah daerah adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu terdata dengan benar agar memperoleh akses pendidikan layak.
Dengan pendekatan terintegrasi antara pusat dan daerah, dukungan teknologi, penguatan tata kelola, serta integrasi data nasional, Sekolah Rakyat memaknai pendidikan sebagai hak fundamental yang dijamin negara. Program ini bukan sekadar proyek sosial, melainkan investasi jangka panjang membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan untuk semua bukan lagi slogan, tetapi kebijakan nyata yang menyentuh langsung keluarga paling rentan dan membuka jalan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
)* Pengamat Pendidikan
