Pemerintah Tangani Karhutla dari Darat dan Udara, Modifikasi Cuaca Bantu Pemadaman

oleh -3 Dilihat

Jakarta – Pemerintah memadukan pemadaman darat dan operasi udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu upayanya ialah penyemaian awan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hujan ringan turun di Gunung Mas, Sukamara, dan Lamandau, Kalimantan Tengah.

Dalam operasi itu, petugas menyebarkan 3.600 kilogram garam dalam empat sorti penerbangan. Penyemaian awan melengkapi operasi pemadaman di darat dan pengeboman air menggunakan helikopter. Dalam laporan penanganan per 8 November, BNPB juga mencatat pengerahan pesawat patroli untuk mendukung operasi udara di wilayah terdampak. Untuk penanganan karhutla di Kalimantan Timur, pemerintah mendapat dukungan dua pesawat C-130 dari Australia.

Teknologi penyemaian awan Dumakron juga telah digunakan dalam penanganan karhutla di Palangka Raya. Bahan semainya berupa serbuk garam berukuran 2–5 mikrometer. Menurut peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Findy Renggono, penyemaian bergantung pada ketersediaan awan yang bisa disemai dan kondisi atmosfer.

“Secara sederhana, dumakron bekerja dengan membantu proses pembentukan dan pertumbuhan tetes-tetes air di dalam awan. Tujuannya adalah meningkatkan peluang terjadinya hujan dari awan yang sudah memiliki kandungan air dan kondisi atmosfer yang mendukung,” jelas Findy.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan pihaknya terus memperkuat pengawasan lahan dengan mengembangkan sistem yang memadukan peta kebakaran dan data perizinan.

“Ini adalah sistem yang kami kembangkan di BNPB. Kami bisa melihat perkembangan luasan hotspot dan area terbakar setiap hari, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan maupun peningkatan,” jelas Kristomei.

Dengan mencocokkan peta titik panas dan batas wilayah perizinan, petugas bisa menelusuri pemegang izin atau pengelola lahan di lokasi yang terindikasi terbakar. Hasil pemetaan tetap perlu dicek di lapangan. Di Papua Selatan, BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memeriksa indikasi pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Data tersebut juga akan dibagikan kepada kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan untuk mendukung pencegahan kebakaran serta penegakan hukum terkait karhutla.

BNPB juga mengusulkan agar pemegang izin mengecek titik panas yang terdeteksi di wilayahnya dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam tenggat yang disepakati. Jika ditemukan kebakaran, pemegang izin diminta segera melapor agar petugas bisa menanganinya. *