Oleh : Aditya Akbar )*
Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program nasional tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan negara, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima masyarakat sekaligus mampu mendorong perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan UMKM, pedagang lokal, dan sektor pangan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga dinilai berhasil memperkuat berbagai program sosial, digitalisasi layanan publik, serta koordinasi lintas kementerian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa implementasi government technology atau govtech dapat membantu meningkatkan efisiensi tata kelola Program MBG. Sistem digital tersebut saat ini tengah dikembangkan sebagai ekosistem yang mengintegrasikan data kementerian dan lembaga pemerintah sehingga memudahkan proses pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, melalui govtech pemerintah nantinya dapat melihat daerah mana yang benar-benar membutuhkan prioritas bantuan dan wilayah mana yang masih bisa ditempatkan sebagai prioritas berikutnya. Ia menilai pemanfaatan data yang terintegrasi akan membuat kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan efisien.
Besarnya anggaran MBG juga menjadi perhatian serius pemerintah. Setelah disesuaikan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada tahun ini, pemerintah menilai evaluasi harus terus dilakukan agar program berjalan efektif dan tidak menimbulkan pemborosan. Pengawasan yang kuat dianggap penting karena program tersebut memiliki potensi belanja hingga Rp1 triliun per hari yang langsung menyentuh pelaku ekonomi di tingkat bawah seperti petani, pedagang lokal, hingga UMKM.
Luhut Binsar Pandjaitan menilai program berskala besar seperti MBG seharusnya melalui tahap uji coba menyeluruh sebelum diterapkan secara nasional. Menurutnya, dana yang beredar setiap hari melalui program tersebut merupakan peluang besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara optimal dan tepat sasaran.
Sementara itu, pengembangan sistem govtech justru dilakukan melalui uji coba secara masif di 42 kabupaten dan satu provinsi, termasuk di Banyuwangi. Dari implementasi tersebut, pemerintah menemukan masih adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Di salah satu daerah, tingkat ketepatan penyaluran bantuan tercatat hanya sekitar 77 persen sehingga menunjukkan perlunya pembenahan sistem data nasional.
Melalui govtech, pemerintah menemukan masih ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum mendapatkan haknya, sementara ada pula penerima yang sebenarnya tidak lagi memenuhi kriteria. Namun setelah sistem diterapkan selama satu bulan, pemerintah mulai memperbaiki ketidaktepatan tersebut melalui sinkronisasi data yang lebih akurat.
Pemerintah menargetkan seluruh data kementerian dan lembaga mulai terkoneksi pada 1 Juni 2026. Setelah itu, data akan diharmonisasi menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pengolahan informasi. Sistem govtech tersebut rencananya akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026 guna mendukung realisasi berbagai program prioritas pemerintah.
Luhut Binsar Pandjaitan optimistis integrasi data nasional akan membantu Presiden dalam mengambil keputusan secara lebih cepat, detail, dan tepat berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen memperkuat MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional dan evaluasi pelaksanaan MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan lebih profesional melalui koordinasi lintas lembaga.
Dalam pembahasan itu, Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya penguatan manajemen internal Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan program semakin terukur dan efektif. Pemerintah menyadari bahwa program berskala nasional membutuhkan sistem pengelolaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten agar implementasinya optimal di seluruh daerah.
Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan keterlibatan para ahli guna memperkuat sistem pengelolaan gizi dan dapur MBG. Kehadiran tenaga ahli diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, standar keamanan pangan, dan efektivitas distribusi makanan kepada masyarakat penerima manfaat.
Setelah bertemu Wakil Presiden, Dudung Abdurachman juga melakukan pembahasan bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana terkait perkembangan pelaksanaan program dan kondisi terkini lembaga tersebut. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai perkembangan mekanisme kerja serta sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah.
Program MBG sendiri dipandang bukan sekadar bantuan pangan jangka pendek, melainkan investasi besar negara untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Dengan perbaikan sistem pengawasan, integrasi data nasional, pemanfaatan teknologi digital, serta keterlibatan tenaga ahli, pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, pengawasan dan evaluasi yang konsisten harus terus diperkuat agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Keberhasilan program MBG nantinya tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, berkurangnya angka kekurangan gizi, tumbuhnya ekonomi daerah, serta terciptanya generasi masa depan yang lebih unggul dan berdaya saing.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik
