JAKARTA — Penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru seiring langkah pemerintah merapikan penggunaan anggaran tanpa menggeser fokus pada mutu makanan yang sampai ke penerima manfaat.
Dalam 100 hari kerja, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat efisiensi dan pengembalian dana ke kas negara sebesar Rp44 triliun.
Angka tersebut terdiri atas efisiensi anggaran BGN Rp38 triliun, efisiensi insentif yayasan Rp2,5 triliun, efisiensi dana operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo rekening virtual account sekitar Rp500 miliar.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal tersebut dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dari alokasi Rp268 triliun, menurut dia, kebutuhan program setelah dihitung ulang sebesar Rp229 triliun, sehingga sekitar Rp38 triliun dikembalikan ke kas negara.
“APBN habis untuk operasional, bukan untuk nasi, bukan untuk menunya. Ini tidak dapat diterima dan harus dihentikan,” ujar Sudaryono.
Sejumlah skema pun disesuaikan. Insentif dapur yang sebelumnya tetap Rp6 juta kini dihitung Rp2.000 per porsi sejak 5 Oktober 2026, sehingga selaras dengan jumlah makanan yang benar-benar disiapkan.
Selain itu, biaya operasional dibatasi maksimal Rp3.000, setelah pemeriksaan internal menemukan realisasinya rata-rata mencapai Rp4.500 hingga Rp5.000.
Kedua kebijakan tersebut diperkirakan menghemat anggaran masing-masing sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun dan Rp3 triliun hingga akhir tahun.
Di sisi lain, mutu dan keamanan pangan tetap menjadi perhatian utama. Pengawasan diperkuat sejak pengadaan bahan baku hingga makanan diterima penerima manfaat, antara lain melalui kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), juru masak berpengalaman, inspeksi mendadak, apel harian, serta CCTV berbasis kecerdasan buatan yang terhubung ke pusat.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” kata Sudaryono.
Program yang kini menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat tersebut didukung 26.723 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terverifikasi dari target 27.485 unit.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, jaringan dapur itu turut menggerakkan ekonomi lokal.
“Layanan ini ditopang oleh operasional lebih dari 26.000 unit dapur yang mempekerjakan warga sekitar serta memprioritaskan pemanfaatan pasokan bahan baku dari petani, peternak, dan pelaku usaha mikro lokal,” ujarnya.
Program ini melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif dan 80.315 pemasok lokal, 82,83 persen di antaranya pelaku UMKM.
Ke depan, BGN mengarahkan transformasi MBG 2.0 pada penguatan kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
