Jakarta – Pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Idul Fitri melalui kebijakan strategis yang mendukung kesejahteraan petani serta stabilitas harga beras bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi, sementara harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap terjaga.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menetapkan Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pihaknya juga menilai Bulog sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Rp 16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah,” ujar Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan juga memperkuat perannya dalam kebijakan investasi strategis untuk ketahanan pangan nasional dengan menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP). Penunjukan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025 dan menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga beras serta penguatan cadangan pangan nasional.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi.
“Dukungan Pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp 16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya,” ujar Astera di Jakarta.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menyatakan investasi pada Bulog bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund yang memungkinkan pemanfaatan dana dengan biaya rendah namun berdampak besar bagi program strategis pemerintah.
“Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, Perum Bulog diharapkan juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien,” ujar Rionald.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Bulog. Novi mengatakan Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
“Dana investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras pada 26 wilayah dan 8 sentra produksi, serta akan dikelola dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat,” tegasnya.
Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
