*) Oleh: Citra Ningrum Oktavia Pemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalam pembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama
Koperasi Merah Putih dan Strategi Memperkuat Kesejahteraan Petani
Oleh: Asep Faturahman)* Strategi pembangunan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Program
Koperasi Merah Putih, Perisai Baru Ekonomi Petani
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.
Pengawasan dan Evaluasi MBG: Upaya Penyempurnaan Program Gizi NasionalOleh : Abdul Razak)*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi bagi
Program MBG Dikawal Ketat Agar Tepat Sasaran dan Berkualitas
Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang paling banyak menyita perhatian
Dari Perlindungan ke Literasi: Pendekatan Menyeluruh PP TUNAS
*) Oleh : Devi Arianti Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak dan remaja yang
Menata Ruang Digital Anak melalui PP TUNAS dan Literasi Digital
Oleh: Karina W.*) Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai peluang besar bagi masyarakat, termasuk bagi anak-anak dan remaja Indonesia. Internet membuka akses
PP TUNAS Perkuat Perlindungan dan Literasi Anak di Ruang Digital
Jakarta – Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) kini menjadi landasan utama Pemerintah dalam menjamin
Pemerintah Dorong PP TUNAS untuk Lindungi Anak dan Perkuat Literasi Digital
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan
- 1
- 2
- …
- 868
- Berikutnya